Rencana Perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II
Rencana perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II semakin mendekati kenyataan. Kabar tak sedap menyebutkan reshuffle disebabkan karena persoalan hak Angket mafia pajak yang digulirkan di DPR februari silam.
Namun, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa membantah keras bila reshuffle dikait-kaitkan dengan bergulirnya hak angket mafia pajak. Kisruh rencana reshuffle bukan disebabkan pada kasus paripurna tapi akumulasi perjalanan koalisi selama 1,5 tahun," kata Saan saat diskusi bertajuk Setgab, Bubar Gerak! di Liga Mas Indah Perdatam, Pancoran, Minggu (6/3/2011).
"Jadi tidak semata-mata pertimbangan pragmatis tapi bagaimana koalisi memberikan manfaat bagi keduanya," lanjut Saan. Dikatakan Saan, kalau dalam sebuah koalisi yang muncul hanyalah perbedaan maka tak mungkin muncul kemaslahatan.
"Sebelum dikeluarkan di parlemen seharusnya bisa dilaporkan dulu dalam setgab jadi saat disampaikan di parlemen harus seragam. Dalam setgab kita bisa berdebat, setgab tak pernah menyandera sikap politik partai, " kata Saan.
Dia menambahkan, koalisi selalu mengedepankan prinsip kesetaraan dan tidak ada satu partai yang mendominasi. "Setgab bukan dibubarkan tapi di format ulang," katanya. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Rencana perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Namun, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa membantah keras bila reshuffle dikait-kaitkan dengan bergulirnya hak angket mafia pajak. Kisruh rencana reshuffle bukan disebabkan pada kasus paripurna tapi akumulasi perjalanan koalisi selama 1,5 tahun," kata Saan saat diskusi bertajuk Setgab, Bubar Gerak! di Liga Mas Indah Perdatam, Pancoran, Minggu (6/3/2011).
"Jadi tidak semata-mata pertimbangan pragmatis tapi bagaimana koalisi memberikan manfaat bagi keduanya," lanjut Saan. Dikatakan Saan, kalau dalam sebuah koalisi yang muncul hanyalah perbedaan maka tak mungkin muncul kemaslahatan.
"Kami sudah meminta salah satu partai yang tidak sejalan untuk dikeluarkan sehingga terbuka bagi partai baru untuk berkoalisi," ujarnya. Saan juga tak sependapat bila koalisi dinilai menyandera kebebasan partai. Sebenarnya, menurut Saan ada ruang untuk berbeda yakni Setgab.
"Sebelum dikeluarkan di parlemen seharusnya bisa dilaporkan dulu dalam setgab jadi saat disampaikan di parlemen harus seragam. Dalam setgab kita bisa berdebat, setgab tak pernah menyandera sikap politik partai, " kata Saan.
Dia menambahkan, koalisi selalu mengedepankan prinsip kesetaraan dan tidak ada satu partai yang mendominasi. "Setgab bukan dibubarkan tapi di format ulang," katanya. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Rencana perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II.