Home » » Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai Achmad Sodiki akhirnya menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Karo. Dengan putusan itu maka pasangan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti – Terkelin Brahmana sah menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karo terpilih hasil pilkada dua putaran itu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karo Benjamin Pinem mengaku bersyukur sebab gugatan sengketa Pilkada Karo akhirnya ditolak Hakim MK yang diketuai Achmad Sodiki. Untuk itu pihaknya berencana akan mempersiapkan tahapan pelantikan untuk pasangan pemenang Karo Jambi – Terkelin Brahmana.

“Sudah ditolak.Setelah ini kita akan serahkan ke DPRD dan Pemkab Karo untuk persiapan pelantikan,” ujar Benjamin kepada SINDOmelalui telepon kemarin. Dalam sidang putusan perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011 tentang sengketa Pilkada Karo disebutkan kalau tidak ada pelanggaran massif, terstruktur dan sistematis yang dapat dibuktikan dalam persidangan. Begitu juga dengan status ijazah Kena Ukur Surbakti.

Menurut hakim MK prosedur penetapannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan persoalan ijazah tersebut sah atau tidak menurut hakim bukan kewenangan MK. Sedangkan untuk gugatan terkait dukungan parpol yang dianggap tidak sah karena tidak melaporkan dana kampanye saat Pemilu 2009 lalu menurut MK hal tersebut keliru.

Pemohon dalam hal ini pasangan Siti Aminah Perangin-angin - Sumihar Sagala tidak tepat jika menggunakan ketentua Pasal 138 UU No10/2008 tentang Pemilu sementara permohonan adalah pilkada. Kalau pun diterapkan pasal 138 UU No10/2008 juga tidak beralasan. Karena keempat parpol pendukung pasangan Karo Jambi - Terkelin Brahmana Ternyata telah melaporkan dana kampanye kepada KPU Karo. Dengan demikian, menurut MK dalil tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Kuasa Hukum pasangan pemohon Siti Aminah Perangin-angin - Sumihar Sagala, Arteria Dahlan mengaku menerima putusan MK atas penolakan sengketa gugatan pilkada. Hanya saja pihaknya mengaku kecewa ketika bukti baru untuk syarat pendidikan Karo Jambi yang diragukan tidak menjadi bahan pertimbangan. Padahal Siti Aminah yang sebelumnya berpasangan dengan Karo Jambi pada Pilkada 2005 lalu mengetahui betul permasalahan ijazah yang bersangkutan. Bahkan sudah jelas ijazah tersebut tidak diakui sekolah yang mengeluarkannya yaitu STM 1 Medan.

Ditambah lagi persoalan dukungan parpol menurutnya sangat berkaitan antara pilkada dengan UU No 10/2008. Karena pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu. Untuk itu bagi partai politik yang dianggap tidak memenuhi syarat pada Pemilu 2009 lalu harusnya tidak dapat ikut pilkada dalam mendukung pasangan calon. Dengan begitu kisruh politik tidak terlalu dalam dan membuang banyak tenaga. Demikian catatan online Blogger Indonesia tentang Hakim Mahkamah Konstitusi.

0 komentar:

Posting Komentar